Puluhan orang dari Aliansi Rakyat Merdeka Sidoarjo melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pemkab dan DPRD Sidoarjo pada Kamis, 24 Juli 2025. Demonstrasi ini sebagai bentuk penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD 2024 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan dana rakyat.
Aksi ini dipimpin oleh Husein selaku Koordinator, yang mengekspresikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo yang dinilai tidak optimal dalam mengelola anggaran untuk pembangunan di tahun 2024. Dengan konfrontasi ini, mereka berharap mendapat perhatian serius dari pihak DPRD untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemkab Sidoarjo
Salah satu tuntutan utama dari demonstrasi ini adalah perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran. Banyak proyek pembangunan, seperti perawatan jalan yang rusak dan penanganan banjir, masih jauh dari harapan. Husein mengemukakan bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan, serta apa saja hasil yang tercapai.
Pentingnya mekanisme pengawasan menjadi sorotan dalam aksi ini. Husein menekankan bahwa DPRD Sidoarjo harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas untuk menindaklanjuti penolakan terhadap laporan tersebut. Hal ini menjadi langkah signifikan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan masyarakat.
Strategi Pengawasan oleh DPRD
Strategi salah satu langkah yang mereka usulkan adalah penggunaan Hak Interpelasi. Ini merupakan hak konstitusi yang dimiliki oleh DPRD untuk meminta penjelasan resmi dari Bupati mengenai laporan anggaran yang dipertanyakan. Dalam hal ini, Husain bersama dengan rekannya Sigit Imam Basuki mengingatkan bahwa hak ini penting untuk merespon kekecewaan masyarakat.
Pendemo juga menyarankan agar DPRD melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Mereka percaya, dengan pengawasan yang lebih ketat, tujuan dari pembangunan daerah bisa tercapai dengan maksimal.
Saat aksi berlangsung, para demonstran membagikan selebaran yang berisi tuntutan mereka kepada masyarakat yang melintas. Di depan DPRD Sidoarjo, mereka juga diterima oleh tiga anggota Dewan, yaitu Supriyono, Kusumo Adi Nugroho, dan Riko Wardoyo, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang mereka bawa. Hal ini menandakan bahwa dialog antara masyarakat dan pihak legislatif memang diperlukan untuk mencapai kejelasan informasi.
Dengan berlandaskan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang ketat diharapkan mampu menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik. Pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah semakin ditekankan dalam aksi ini, untuk memastikan semua kebijakan yang ada menjawab kebutuhan rakyat Sidoarjo.
