Layanan keterbukaan informasi publik berupa PPID, SP4N LAPOR, dan Call Center Sidoarjo 112 kini diperkenalkan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi transparansi dan responsivitas dalam administrasi publik.
Dalam mengusahakan pemerintahan yang terbuka, Pemkab Sidoarjo mengajak partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa ini dilaksanakan untuk memperkenalkan layanan-layanan yang mendukung keberhasilan transparansi informasi publik.
Langkah Menyongsong Keterbukaan Informasi Publik
Kegiatan sosialisasi berlangsung di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Umsida dan dibuka langsung oleh Rektor Umsida, Dr. Hidayatulloh M.Si. Dalam kesempatan itu, rektor menyampaikan betapa pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan bisa terjalin sinergi yang kuat antara berbagai pihak. Rektor juga menegaskan bahwa Umsida siap untuk membuka diri dan mendukung berbagai kebijakan serta program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia percaya bahwa melalui kemitraan ini, Sidoarjo bisa berkembang menjadi kabupaten yang lebih maju.
Peran Mahasiswa dalam Proses Pembangunan
Hidayatulloh menekankan bahwa salah satu tugas penting pemerintah adalah memberikan layanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, peran serta mahasiswa menjadi sangat krusial. Mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani komunikasi antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat.
Generasi muda diharapkan dapat berkontribusi dalam transformasi informasi, sehingga mereka dapat membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Ini menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa untuk menemukan dan menyuarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Dengan demikian, partisipasi mereka menjadi sangat berarti dalam memajukan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan hanya sekadar acara formal, tetapi lebih sebagai ruang belajar bagi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi kontrol sosial yang mampu membantu meningkatkan layanan publik pemerintah.
Kegiatan seperti ini diharapkan bisa menjadi sarana bagi mahasiswa untuk melek informasi dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat ditingkatkan, dan sinergi antara berbagai pihak dapat terwujud lebih baik.
