Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara aktif membuka ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Peran serta perempuan sangat penting dalam menentukan arah kemajuan di kota delta ini.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi tersebut, perempuan terlibat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Delta Wibawa dan dimulai pada Rabu (20/8/2025).
Pentingnya Musrenbang Perempuan dalam Pembangunan
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Hj Mimik Idayana, dengan tujuan utama mematangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2025. Musrenbang ini menjadi wadah bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi mereka, dari isu kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, hingga pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, forum ini berfungsi sebagai platform untuk memastikan suara perempuan didengar dalam proses pengambilan keputusan.
Wakil Bupati Mimik menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi awal dalam pembangunan perempuan. “Perempuan hebat Sidoarjo perlu bergerak bersama, dari lingkungan keluarga hingga masyarakat, agar pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang luas,” ujarnya. Dia juga menekankan pentingnya komitmen kolektif untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap gender. Menurutnya, perempuan berperan strategis bukan hanya di ranah domestik, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.
Strategi dan Harapan dalam Pembangunan Perempuan
Musrenbang Perempuan ini bukan hanya sekadar forum usulan. Ini adalah bentuk komitmen kolektif dalam menciptakan pembangunan yang setara. Menurut Wabup, jika perempuan di Sidoarjo memiliki semangat untuk mengambil peran aktif, banyak masalah sosial dapat diselesaikan secara efektif. Hal ini mendorong perempuan untuk tidak hanya memberi masukan, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk perubahan.
Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo, Heni Kristiani, menjelaskan bahwa Musrenbang Perempuan berfungsi untuk memfasilitasi penyelarasan kebutuhan pembangunan dari berbagai tingkat, mulai dari desa hingga kabupaten. Usulan yang dihasilkan dari forum ini akan dipadukan dengan rencana kerja perangkat daerah dan menjadi bagian dari pemutakhiran RKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kegiatan ini memastikan aspirasi perempuan tercermin dalam prioritas pembangunan daerah, serta mampu menjawab isu-isu strategis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan,” tutup Heni.
Forum Musrenbang Perempuan 2025 dihadiri oleh berbagai organisasi perempuan, termasuk Ketua Persatuan Istri DPRD, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, dan Ketua Bhayangkari. Kehadiran organisasi-organisasi ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong program berbasis gender yang relevan dan inovatif.
Dengan melibatkan beragam pihak, diharapkan Musrenbang Perempuan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi perempuan. Semua ini bertujuan untuk mendorong program-program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan bukan hanya berbicara tentang kesetaraan gender, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua.
