Dalam dunia pemerintahan desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang sangat penting. Baru-baru ini, dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Kepala Desa Simogirang Khusnul Khuluq di Kecamatan Prambon memicu perhatian masyarakat. Isu ini mencuat setelah Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo (KMSS) melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran terkait proyek pembangunan fasilitas pertanian yang terbengkalai.
Menurut informasi yang dirilis oleh KMSS, proyek yang mendapatkan pendanaan sebesar Rp1 miliar dari Kementerian Pertanian ini masih belum menunjukkan kemajuan sejak tahun 2023. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun kenyataannya, fasilitas penggilingan dan pengeringan padi tidak dapat difungsikan. Ini mengundang tanda tanya besar di kalangan masyarakat mengenai pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum.
Analisis Dugaan Penyalahgunaan Dana
Pembahasan mengenai dugaan korupsi ini tidak bisa lepas dari fakta bahwa KMSS juga menemukan adanya tumpang tindih dalam penggunaan anggaran. Di samping dana hibah dari Kementerian Pertanian, terdapat dana ketahanan pangan desa yang jumlahnya mencapai Rp100 juta untuk pengurukan di lokasi yang sama. “Kami tidak melihat kejelasan penggunaan anggaran ini. Mengapa dua sumber dana tidak bisa dikelola secara sinergis?” ujar Ketua KMSS, Rohiit Fikri Hibatulloh.
Lebih lanjut, KMSS menyoroti pengadaan bibit pohon kelapa yang juga dibiayai dari anggaran ketahanan pangan 2023. Bibit tersebut ditanam di lahan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bukan di aset desa. Hal ini semakin menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam penggunaan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Adanya dugaan konflik kepentingan dalam pemilihan penyedia bibit semakin memperburuk situasi.
Strategi Selanjutnya dan Penutup
Kini, KMSS berharap agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan agar pengusutan dapat dilakukan. Kinerja pejabat publik hendaknya dipertanggungjawabkan demi keberlangsungan program ketahanan pangan yang seharusnya dioptimalkan. Publik perlu terlibat dalam pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dari laporan ini, terlihat jelas bahwa ketidakjelasan dalam penggunaan anggaran dapat berujung pada kerugian keuangan negara dan kekecewaan masyarakat. Dengan adanya pelaporan ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran semakin meningkat, demi kesejahteraan bersama.
